BOJONEGORO – wbbnews.id, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja intensif guna mengevaluasi pelaksanaan program unggulan “Gayatri”, Senin (4/5/2026). Rapat yang berlangsung di ruang komisi ini menyoroti berbagai kendala lapangan, terutama tingginya biaya operasional yang dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi B Lasuri bersama anggota, serta perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinakkan) dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Kabupaten Bojonegoro.
Agenda utama pembahasan adalah mencari solusi atas mahalnya harga pakan ayam petelur yang dinilai memberatkan para peternak kecil penerima bantuan.
Pimpinan rapat, Lasuri, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas temuan adanya bantuan program Gayatri yang dipindahtangankan atau dijual oleh KPM kepada pihak lain. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah pada sistem pengawasan dan pendampingan.
“Bagaimana program pemerintah ini dapat berhasil bila tidak ada pendampingan? Kami sangat menyayangkan jika bantuan ini justru dijual. Perlu ada pengawasan atau pendamping khusus agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegas Lasuri.
Ia juga meminta dinas terkait melakukan pendataan ulang untuk memastikan bantuan masih dikelola oleh penerima yang sah.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, H. Sutikno, menegaskan bahwa program Gayatri perlu mendapat perhatian serius melalui evaluasi menyeluruh. Pasalnya, program yang telah berjalan lebih dari satu tahun dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar itu masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
“Evaluasi ini penting agar kita mengetahui secara pasti berapa yang berhasil dan berapa yang belum berhasil. Data ini sampai sekarang belum sepenuhnya siap ketika diminta,” ujarnya dalam forum rapat.
Aspek pemasaran juga menjadi sorotan tajam. Banyak KPM yang mengaku kesulitan menjual telur ketika produksi mulai berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa program Gayatri belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Ketika sudah berhasil produksi, seharusnya tidak berhenti di situ. Harus ada jaminan pasar. Jangan sampai masyarakat kebingungan menjual hasilnya,” tegas Sutikno.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Bojonegoro, Donni, memaparkan hitungan ekonomi yang menunjukkan tipisnya keuntungan bagi KPM. Dengan estimasi produksi telur 2–2,5 kg per hari dan harga jual sekitar Rp 22.000 per kg, pendapatan kotor berkisar Rp 44.000–Rp 55.000.
“Jika dipotong biaya pakan yang mahal, vaksin, dan tenaga kerja, keuntungan bersih per bulan hanya sekitar Rp 400.000. Ini belum termasuk risiko telur yang gampang pecah saat direbus. Kami mendukung program ini, tapi skema pakan harus diupayakan lebih murah agar KPM benar-benar untung,” ujar Donni.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Dinas Peternakan mengakui bahwa tingginya harga pakan menjadi pemicu utama KPM melepas bantuan mereka. Sebagai langkah solutif, pihak dinas kini tengah menggencarkan program Pakan Mandiri melalui pelatihan kepada masyarakat agar mampu memproduksi pakan sendiri dengan biaya lebih rendah.
“Kami berupaya memutus ketergantungan pada toko tertentu. Saat ini, kami mendorong ketersediaan pakan di tiap kecamatan dengan harga di bawah produk pabrik. Contoh sukses sudah berjalan di Kecamatan Balen, di mana pakan lokal memiliki selisih harga yang signifikan dan lebih terjangkau,” jelas perwakilan dinas.
Terkait pendampingan, pihak dinas menyepakati bahwa kehadiran pendamping di desa sangat krusial untuk memantau kendala teknis secara langsung, namun hal ini juga berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran insentif bagi tenaga pendamping tersebut.
DPRD Kabupaten Bojonegoro berharap evaluasi ini menjadi titik balik perbaikan program Gayatri. Pengawasan yang lebih ketat dan inovasi pakan murah diharapkan mampu mewujudkan tujuan awal program, yakni meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. (Sa/red)
