BOJONEGORO – wbbnews.id, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro pada Selasa, (05/05/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) ini fokus membahas optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instrumen peningkat Pendapatan Daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, menekankan bahwa status BLUD yang disandang puskesmas seharusnya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan layanan sekaligus berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah.
“Puskesmas bukan sekadar pusat layanan kesehatan, tetapi sebagai BLUD, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara efektif dan transparan demi optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Komisi B DPRD Bojonegoro, Sutikno, memberikan apresiasi atas kehadiran seluruh pimpinan fasilitas kesehatan. Namun, ia menekankan bahwa status BLUD membawa konsekuensi besar pada aspek kemandirian.
“Puskesmas harus mandiri. Kemandirian ini adalah tantangan. Kita harus mengevaluasi kenapa pasien cenderung langsung ke rumah sakit ketimbang ke Puskesmas. Jangan sampai pelayanan kita monoton dan tidak ada kemajuan,” ujar Sutikno.
Ia juga menyoroti soal capaian pendapatan Puskesmas. Menurutnya, pendapatan tinggi bukan satu-satunya indikator keberhasilan jika tingkat kesehatan warga tidak membaik. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya aspek legalitas aset.
“Sebagian besar Puskesmas kita lahannya sempit. Pastikan kejelasan status tanahnya agar pembangunan ke depan tidak bermasalah. Konfirmasi kembali apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Anggota Komisi B, Sally Atyasasmi, menyoroti pentingnya edukasi masyarakat seiring dengan adanya perubahan paket layanan BPJS Kesehatan.
“Setiap ada perubahan aturan harus segera disosialisasikan. Integrasi layanan hanya bisa terbangun jika pengetahuan masyarakat memadai. Jika layanan di Puskesmas baik, masyarakat pasti antusias untuk berobat di sana,” jelas Sally.
Senada dengan hal tersebut, dr. Didik (Anggota DPRD) menekankan perlunya perubahan paradigma mengenai kesuksesan finansial Puskesmas.
“Pendapatan tinggi bukan tolak ukur utama. Justru ketika pendapatan kecil, bisa jadi itu indikator bahwa warga sudah semakin sehat. Kita juga harus mengubah persepsi masyarakat yang menganggap semua obat-obatan di Puskesmas itu sama saja,” tegas dr. Didik.
Sementara itu, Doni (Anggota DPRD) menyoroti pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Bojonegoro yang sudah mencapai 99%, namun harus diiringi perbaikan fisik bangunan yang masih berdiri di atas tanah warga.
Mewakili Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan ​Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro, Dwi Setyorini, S.KM., MHSM, mengungkapkan bahwa dari total 35 Puskesmas di Bojonegoro, saat ini 26 di antaranya sudah berstatus rawat inap, sementara 9 lainnya masih rawat jalan. Ia juga melaporkan progres RS Tanjungharjo dan RS Ngraho yang tengah dalam masa penyelesaian.
Ia menyatakan komitmennya untuk melakukan pendampingan intensif kepada para Kepala Puskesmas. Dinkes memastikan bahwa target capaian pendapatan akan selaras dengan peningkatan mutu fasilitas, seperti perbaikan ruang rawat inap dan layanan laboratorium di tingkat kecamatan.
“Kader Posyandu tetap menjadi benteng utama dalam sosialisasi kesehatan, termasuk penanganan stunting dan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP),” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, ditekankan agar seluruh Kepala Puskesmas memberikan layanan yang lebih humanis kepada pasien.
“Masyarakat yang sakit itu sedang gundah gulana, mereka butuh pelayanan terbaik. Kami minta proses surat rujukan dipermudah. Meski ada efisiensi anggaran, layanan kepada warga tidak boleh berhenti dan harus terus ditingkatkan,” pungkas pimpinan rapat. (Affha)
