BOJONEGORO – wbbnews.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melalui Komisi C menggelar rapat kerja intensif guna membahas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta mematangkan Proyeksi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dikelola secara efektif, transparan, dan mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD ruang komisi C. Pada, Kamis, (08/01/2026)
Dalam pemaparannya, pihak eksekutif menyajikan data komprehensif mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan program kerja menunjukkan tren positif dan berjalan sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Namun, DPRD memberikan catatan penting terkait beberapa sektor yang memerlukan evaluasi mendalam. Komisi C menekankan perlunya optimalisasi penyerapan anggaran pada pos-pos strategis agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun dan memastikan kualitas pekerjaan fisik maupun layanan publik tetap terjaga.
Memasuki pembahasan proyeksi APBD 2026, rapat difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan belanja dengan kebutuhan mendesak masyarakat. DPRD Bojonegoro mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan anggaran tahun 2026 harus benar-benar berorientasi pada hasil. Kita tidak ingin hanya sekadar melihat angka terserap, tetapi apa manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh warga, baik itu di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar pimpinan rapat dalam forum tersebut.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal siklus pengelolaan keuangan daerah secara ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Pengawasan yang dilakukan secara periodik ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan. Hasil dari rapat kerja ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan roda pembangunan sepanjang tahun 2026. (ad)
