Bojonegoro – wbbnews.id, Hearing Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang dilaksanakan dengan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menjadi wujud nyata dari upaya para kepala sekolah swasta untuk menyuarakan keluh kesah dan aspirasi. Kegiatan ini bukan sekadar forum biasa, melainkan menjadi moment penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Kamis, (05/06/2025).
Tujuan dari hearing ini adalah untuk memberikan wadah bagi para kepala sekolah swasta dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Melalui forum ini, diharapkan Komisi C DPRD dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan memberikan solusi yang efektif.
Adapun pihak terlibat dalam hearing ini, antara lain Ketua DPRD komisi C, Ahmad Supriyanto, S.Pd, MH, beserta anggota Natasha Devianti, P.IP.MM, M. Choirul Anam, S.Pd. M.AP, Suprapto dan MKKS sekabupaten Bojonegoro beserta pengurus lainnya.
Dalam hal ini disampaikan oleh ketua MKKS, Tuti Ariani atau kepala SMP Al Fatimah Bojonegoro juga disampaikan penegasannya oleh sekretaris MKKS, Elis dari SMP 1 PGRI Bojonegoro dimana pada intinya mereka meminta tiga hal.
MKKS memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diantaranya untuk diberikan apresiasi sebagaimana guru-guru swasta yang tidak masuk di P3K yang berada di negeri maupun yang berada di swasta ternyata tidak diberikan hak yang sama sebagaimana teman-teman yang di negeri yang punya status seperti kami non K2 tapi mereka punya tunjangan itu berdasarkan dari SK atau masa periode Bupati Suyoto.
“Nah di sinilah Kemudian kami minta salah satunya agar ini diperhatikan dan beberapa hal yang kami sampaikan sudah diterima dan softwarenya diminta Kemudian kami langsung akan dipotong kompaskan yang kami sampaikan oleh ketua komisi C dalam hal ini Ahmad Supriyono untuk dipangkaskan langsung, hasil haring ini akan di sampaikan langsung kepada Bupati,” terangnya.
Perwakilan MKKS menyampaikan bahwa mereka mewakili kurang lebih 2000 guru yang masih butuh perhatian.
“Kami kurang lebih 95 lembaga dan menaungi hampir 2000 lebih guru yang belum mendapatkan haknya, kami di bawah dinas pendidikan yang berada di SMP swasta Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya
Diantara sejumlah permohonan yang diajukan, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus perhatian. Pertama, MKKS meminta adanya penyesuaian dalam kebijakan kesejahteraan para guru non K2. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyak guru swasta yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebanding dengan guru negeri, namun tetap menerima imbalan yang jauh lebih rendah. Dengan adanya perbaikan dalam kebijakan kesejahteraan, diharapkan guru-guru swasta ini dapat termotivasi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik.
Dengan pengajuan aspirasi dan permintaan ini, MKKS berharap agar para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang representatif demi penyempurnaan kondisi pendidikan di Bojonegoro, menyadari peran penting pendidikan swasta dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Respon Komisi C DPRD Pasca hearing yang dilakukan oleh MKKS SMP Swasta Bojonegoro, Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan tanggapan yang konstruktif terhadap keluhan yang disampaikan oleh para perwakilan sekolah. Dalam pernyataan resminya, Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai masukan dan keluhan yang disampaikan. Menurutnya, masalah yang dihadapi oleh sekolah swasta di Bojonegoro ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait keberlangsungan pendidikan.
Ahmad Supriyanto menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil oleh Komisi C adalah menyusun laporan tertulis yang memuat semua keluhan dan permintaan dari MKKS. Komisi C juga berjanji akan melakukan implementasi kebijakan yang dihasilkan dari forum tersebut.
“Langkah kami nanti setelah haring ini akan kami potong kompas dan kami sampaikan langsung kepada Bupati,” tegasnya
Dengan adanya langkah-langkah ini, isu-isu yang dikemukakan oleh MKKS SMP Swasta Bojonegoro mendapatkan perhatian serius dan dapat diatasi secara efektif. Transformasi yang lebih baik untuk sekolah swasta dan kesejahteraan guru adalah tujuan utama dari respons yang diberikan oleh Komisi C DPRD.
Pendidikan swasta di Kabupaten Bojonegoro, terutama melalui MKKS SMP Swasta, merupakan bagian integral dalam pembentukan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan. Dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD, berbagai keluhan dan aspirasi dari para guru dan pengelola sekolah swasta telah disampaikan, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah. Harapan muncul dari semua pihak agar ada kebijakan yang tidak hanya adil namun juga memberikan dukungan nyata terhadap pendidikan swasta.
Selain itu, implementasi kebijakan yang lebih inklusif bagi guru-guru swasta dapat mengurangi kesenjangan yang ada dalam sistem pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Penekanan pada kualitas pengajaran harus menjadi prioritas utama, dengan memprioritaskan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Jika langkah-langkah ini diambil, dampak positif bagi kualitas pendidikan di daerah ini diharapkan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
Dengan demikian, harapan MKKS SMP Swasta Bojonegoro bukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, tetapi juga untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berkualitas. Insya Allah, semua usaha ini dapat membawa perubahan nyata dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
(Hasan)
