BOJONEGORO – wbbnews.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setelah sebelumnya menerima nota pengantar, DPRD kembali menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas berbagai Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa (23/6/2026).
Dalam sidang paripurna tersebut, hampir seluruh fraksi di DPRD Bojonegoro, mulai dari evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerataan pembangunan infrastruktur, pemutakhiran data kemiskinan, hingga sorotan tajam atas tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menanggapi dari fraksi-fraksi DPRD tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Di hadapan forum rapat, bupati menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan BUMD secara berkala agar berjalan profesional.
“Evaluasi kinerja BUMD akan terus dilakukan secara rutin. Kami juga melibatkan pihak eksternal seperti BPK, BPKP, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta OJK untuk BUMD sektor keuangan,” ujar Setyo Wahono merespon perhatian serius para anggota dewan.
Menjawab pandangan dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (PAN BNR) mengenai peningkatan produksi padi, pihak eksekutif berjanji akan mengoptimalkan ketersediaan air melalui normalisasi dan pengembangan embung baru di tanah kas desa serta kawasan Solo Valley. Terkait rencana pembangunan jembatan penghubung Bojonegoro-Tuban yang dipertanyakan dewan, bupati menjelaskan bahwa koordinasi dengan Pemkab Tuban terus berjalan untuk mencapai kesepakatan administratif antardaerah.
Tak kalah krusial, masalah sosial juga menjadi poin perdebatan. Merespon masukan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai keakuratan data kemiskinan, pemerintah daerah menjelaskan bahwa saat ini telah digunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui setiap tiga bulan sekali. Hal ini dinilai penting oleh DPRD guna menekan terjadinya exclusion error maupun inclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.
Sementara itu, mengenai tingginya SiLPA 2025 yang menjadi rapor merah dan sorotan kolektif hampir seluruh fraksi, bupati mengakui bahwa Pemkab Bojonegoro harus melakukan mitigasi ketat. Pihak eksekutif berjanji di hadapan DPRD akan memperkuat perencanaan yang lebih realistis, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan monitoring berkala antar-OPD agar anggaran publik terserap optimal dan tepat waktu.
Di akhir sidang, pihak eksekutif menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kritik konstruktif dan fungsi kontrol yang ditunjukkan oleh fraksi-fraksi DPRD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.(san/red).
