Bojonegoro – wbbnews.id, Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Pada, Rabu (25/06/2025). Untuk menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif.
Rapat ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Yang dihadiri berbagai pihak yang terlibat, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berkumpul untuk membahas strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan perubahan anggaran yang lebih responsif dan transparan.
Tujuan utama dari rapat kerja ini adalah untuk mendalami sisi pendapatan dalam upaya penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) untuk tahun anggaran 2025. Memperhatikan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi fokus utama, karena hal ini berpengaruh besar terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sehingga kombinasi kebijakan dapat lebih harmonis dalam menjawab tantangan perekonomian lokal.
Ketua Badan Anggaran (Banggar), Sahudi, memberikan paparan komprehensif mengenai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sumber, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Pada kesempatan tersebut, Sahudi menyoroti realisasi PAD yang telah mencapai target dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan DBH migas menjadi salah satu fokus utama, mengingat Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Anggota DPRD juga mendorong agar kebijakan pemerintah daerah lebih memperhatikan strategi pemanfaatan pendapatan dari DBH migas. Mereka sepakat bahwa adanya peningkatan ini sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Bojonegoro. Anggota dewan menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
Selanjutnya, potensi pendapatan lain, seperti pajak daerah dan retribusi. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan bisa tercipta kondisi yang mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan di Bojonegoro. Dengan demikian, segala langkah dan inisiatif yang dirumuskan dalam rapat kerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, tingkat serapan di Kabupaten Bojonegoro masih berada di kisaran 20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat banyak program yang belum dilaksanakan, sehingga dana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa faktor telah diidentifikasi yang memengaruhi rendahnya serapan anggaran, salah satunya adalah masa transisi pemerintahan yang saat ini berlangsung. Selama periode transisi tersebut, sering kali terjadi kebingungan terkait alokasi dan prioritas penggunaan anggaran, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan program-program yang direncanakan.
Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pengawasan dan evaluasi yang perlu diperhatikan. Hal ini diperlukan agar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berkolaborasi secara lebih efektif untuk melakukan evaluasi program yang belum beroperasi. Melalui evaluasi bersama, diharapkan dapat dilakukan koreksi yang tepat agar situasi serapan anggaran tidak terulang pada tahun 2026.
Rapat kerja yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Bojonegoro menjadi langkah awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih baik.
Rencana rapat selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan sisi belanja daerah, yang merupakan komponen vital dalam perumusan kebijakan anggaran. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat, namun juga secara efektif dan efisien mendayagunakan sumber daya yang ada.
(San).