BOJONEGORO – wbbnews.id, Langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bojonegoro mulai dimatangkan. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar pada Jumat, (27/03/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi jajaran legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga perwakilan akademisi dan pelaku usaha. Kehadiran berbagai elemen ini bertujuan agar RKPD 2027 memiliki landasan yang kuat dan inklusif.
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan secara parsial. Musrenbang menjadi wadah untuk menyaring usulan dari tingkat desa dan kecamatan agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar dalam forum ini menegaskan fungsi pengawasan legislatif sejak dini. Beliau menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen memastikan setiap program yang direncanakan memiliki skala prioritas yang tepat sasaran.
”Kami hadir untuk memastikan bahwa proses perencanaan ini berjalan transparan dan partisipatif. Aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses DPRD harus sinkron dengan perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten,” ungkapnya di sela-sela acara.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan mampu menjawab tantangan zaman dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Bojonegoro secara merata. (San)