BOJONEGORO โ wbbnews.id, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., hadir sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027. Pada Jumat (23/1/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif ini merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menghimpun masukan, saran, dan pandangan dari berbagai elemen, mulai dari akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga perangkat daerah.
Dalam paparannya, H. Abdulloh Umar menekankan bahwa RKPD 2027 harus mampu merefleksikan kebutuhan riil di lapangan. Ia menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan dinamika sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Bojonegoro saat ini.
“DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dalam RKPD benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Kita tidak ingin perencanaan ini hanya sekadar administratif, tapi harus menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat,” ujar Abdulloh Umar.
Lebih lanjut, politisi tersebut menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik adalah momentum emas untuk memperkuat kolaborasi antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Sinergi ini diperlukan agar arah kebijakan pembangunan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah serta kebijakan nasional.
Beliau juga berharap agar seluruh masukan yang terserap dalam forum ini tidak sekadar menjadi catatan, melainkan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan rancangan awal sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.
“Partisipasi masyarakat adalah ruh dari pembangunan. Masukan dari bapak/ibu sekalian akan menjadi instrumen penting bagi kami di DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran ke depan,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya FKP ini, diharapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2027 dapat lebih terukur, transparan, dan mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga. (san)