BOJONEGORO – wbbnews.id, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat audiensi bersama Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Bojonegoro membahas penguatan kesejahteraan tenaga pendidik serta dukungan kebijakan daerah terhadap sektor Pendidikan Madrasah. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi C. Pada Rabu (04/03/2026) siang.
Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh Ketua DPRD H. Abdulloh Umar,Ketua Komisi C Supriyanto beserta anggota, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Dr. Amanulloh, S.Ag., M.HI, Ketua FGSNI Bojonegoro Mas Burhan, bersama Gus Taufiq, Arifin, Arif Mugofar dan puluhan guru yang ikut hadir menunggu di luar rapat. Fokus utama diskusi adalah mencari solusi konkret atas tantangan yang dihadapi institusi guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama di wilayah Bojonegoro.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan peserta audiensi diantaranya Perwakilan FGSNI menyampaikan aspirasi terkait perlunya sinkronisasi bantuan insentif daerah agar lebih merata bagi guru dan fenomena “dana mengendap” yang kerap menghiasi pemberitaan media terkait APBD Bojonegoro.
“Setiap tahun diberitakan ada SiLPA yang besar di Bojonegoro. Kenapa anggaran itu dibiarkan mengendap, sementara kami yang setiap hari mengabdi di lembaga pendidikan tidak mendapatkan insentif,” ungkap salah satu perwakilan guru dengan nada getir di hadapan anggota dewan.
Padahal, para guru swasta ini tetap menjalankan tugas mendidik generasi bangsa di berbagai pelosok desa, mulai dari jenjang Madrasah hingga sekolah swasta lainnya, dengan keterbatasan fasilitas yang ada.
Para guru berharap pemerintah daerah tidak hanya terjebak pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan investasi pada sumber daya manusia (SDM).
Menuntut porsi APBD yang triliunan tersebut untuk dialokasikan sebagai bantuan kesejahteraan guru swasta.
Mendesak agar SiLPA tidak hanya menjadi angka mati di laporan keuangan, tetapi dikonversi menjadi kebijakan yang menyentuh akar rumput pendidikan.
Menanggapi hal ini, Komisi C DPRD Bojonegoro berjanji akan melakukan evaluasi mendalam dengan dinas terkait dan tim anggaran untuk melihat celah regulasi yang memungkinkan penyaluran insentif tersebut secara legal dan berkelanjutan.
”Pendidikan Madrasah adalah pilar penting dalam pembentukan karakter generasi muda di Bojonegoro. Kami akan mengawal agar kebijakan daerah lebih inklusif dan memberikan perhatian yang proporsional terhadap kesejahteraan para pendidiknya,” ujar salah satu pimpinan rapat. (Hasan)